MAKASSAR - RUMAHRAKYAT.NEWS - Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) kota Makassar meminta
Wali Kota Makassar Makassar Mohammad
Ramdhan Pomanto, memperhatikan pelayanan publik yang ada di kota Makassar.
Hal tersebut di ungkapan juru bicara Fraksi partai PKS Yeni
Rahman saat rapat paripurna tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kota
Makassar 2023, di ruang rapat kantor DPRD kota Makassar Jl AP Pettarani.
Katanya, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas keberhasilan
mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas pengelolaan keuangan APBD
2023.
“Kami melihat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas
dari seluruh OPD untuk bersama-sama bersinergi memperoleh capaian luar biasa
ini,” katanya.
Raihan Opini WTP tersebut bukan berarti sudah tidak ada
kekurangan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Justru secara administratif,
raihan ini mendorong kita untuk bekerja dengan lebih baik lagi.
“Kami mencatat dan selalu memantau dengan baik saran-saran
dan pertimbangan dari BPK agar dapat segera ditindak lanjuti dan agar tidak
terulang dimasa-masa yang akan datang,” ujarnya
Katanya, setidaknya 9 point yang perlu menjadi perhatian
Danny Pomanto dalam melakukan pelayanan publik.
Berikut deretan point yang perlu mendapatkan perhatian dan
penjelasan diantaranya:
1. Apa Upaya yang dilakukan dalam mengatasi tingginya
harga-harga kebutuhan pokok pada saat kondisi ekonomi masyarakat yang semakin
berat? Mohon penjelasan.
2. Bagaimana perbaikan pelayanan di puskesmas pada PABD
2023?Kami menemukan adanya Puskesmas yang jam pelayannya belum sesuai, bahkan
ada yang sudah tidak melayani setelah istirahat sholat dhuhur dengan berbagai
alasan. Mohon penjelasan.
3. Sudah sampai dimana tahapan Pembangunan Sirkuit di Untia?
sudah berjalan sampai pada tahapan apa pada tahun 2023 dan apa yang akan
dituntaskan pada tahun 2024?.
4. Sejauhmana peran yang dilakukan Pemkot Makassar dalam mewujudkan pembangunan
stadion? Mohon Penjelasan.
5. Sejauhmana peran pemerintah dalam mengatasi penyakit
sosial masyarakat berupa judi online? Mohon Penjelasan.
6. FPKS mendukung agenda pengentasan dan pencegahan stunting
di Kota Makassar Makassar. Akan tetapi
pengunaan alokasi anggaran harus efektif dan sesuai dengan kondisi setiap
kelurahan, tidak bisa disamaratakan. sejauhmana pelaksanaannya dan kelurahan
apa saja yang menjadi sentra stunting di
Kota Makassar?.
7. Mohon penjelasan pembangunan infrastruktur sekolah –
sekolah yang menjadi temuan karena kondisinya yang sudah rusak, baik atap
hingga temboknya.
8. Mohon penjelasan penggunaan anggaran untuk lorong wisata.
Apa saja indikator keberhasilan yang dilaksanakan?
9. Pada Pemandangan Umum tahun lalu atas penggunaan APBD
2022, FPKS telah menyarankan untuk mempercepat penetapan kepala sekolah yang
statusnya masih pejabat sementara. Mohon penjelasan, apakah telah
didefinitfkan? Mohon penjelasan.