Makassar, Rumahrakyat.news - Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Mulia mengimbau agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar menunda pelaksanaan lelang kegiatan fisik untuk tahun anggaran 2025. Langkah ini dianggap penting guna memastikan agar program-program pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi Wali Kota terpilih yang akan memimpin Makassar setelah Pilkada 2024.

Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, dalam keterangannya pada Jumat (17/01/2025), mengatakan, "Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi dilantik. Ini sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo."

Ray menjelaskan, imbauan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang ditegaskan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang tertanggal 11 Desember 2024. Surat edaran tersebut menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak sampai kepala daerah terpilih resmi menjabat.

“Tujuannya adalah agar transisi pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan program pembangunan dapat lebih efektif untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ray, yang juga berasal dari Partai Demokrat.

Anggota DPRD Makassar lainnya, Muchlis Misbah dari Partai Hanura, yang juga menjabat sebagai Bendahara Fraksi Mulia, turut mendukung langkah ini. Ia menegaskan bahwa menghormati proses transisi pemerintahan sangat penting demi keberlanjutan pembangunan yang terarah.

Menurut Muchlis, pelaksanaan proyek fisik yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau inefisiensi anggaran. "Pilkada 2024 adalah momentum penting bagi warga Makassar untuk menentukan arah masa depan kota. Dengan menunda lelang kegiatan fisik, pemerintah transisi bisa mempersiapkan langkah strategis yang mendukung keberhasilan pemerintahan Wali Kota Makassar yang baru," ujar Muchlis yang juga anggota Komisi D DPRD Makassar.

Muchlis menegaskan, "Jangan dilelang dulu kegiatan fisik sampai Wali Kota terpilih dilantik. Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar berikutnya. Ini agar program yang dijalankan mencerminkan visi pemimpin baru."