Rumahrakyat.news - Makassar – DPRD Kota Makassar menerima aspirasi dari massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM), yang menggelar demonstrasi pada Rabu, 5 Februari 2025. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta kebijakan pensiun yang dianggap merugikan para pekerja.

Beberapa legislator DPRD Makassar yang turun langsung berdialog dengan para pengunjuk rasa antara lain Basdir dan Andi Makmur dari Fraksi PKB, serta Hartono dari Fraksi PKS. Mereka menegaskan akan menampung seluruh tuntutan buruh dan mahasiswa, serta berkomitmen mengawal penyelesaian kasus pelanggaran ketenagakerjaan di berbagai perusahaan.

Dalam orasinya, perwakilan ABMM mendesak agar lembaga legislatif bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang ditengarai telah melakukan pelanggaran terhadap hak tenaga kerja. Mereka juga meminta adanya transparansi dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), yang hingga kini dinilai belum optimal di Kota Makassar.

Massa aksi juga menilai banyak perusahaan yang belum menunjukkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja maupun masyarakat sekitar. Padahal, kehadiran sektor industri seharusnya sejalan dengan prinsip pembangunan berkeadilan secara sosial dan ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD menyampaikan akan memanggil perusahaan-perusahaan terkait untuk memberikan klarifikasi. DPRD juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penerapan aturan ketenagakerjaan serta pelaksanaan kewajiban CSR oleh pelaku usaha di Makassar.

Aksi damai ini menunjukkan bahwa buruh dan mahasiswa tetap konsisten memperjuangkan hak-hak dasar para pekerja. DPRD Makassar menegaskan posisinya untuk turut menjaga agar kebijakan ketenagakerjaan di wilayah kota tidak merugikan pihak buruh secara sepihak.