DPRD

Ketua DPRD Hadiri Pelantikan Wali Kota Makassar 2025

Rumahrakyat.news Jakarta – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri langsung prosesi pelantikan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar untuk periode 2025-2030. Acara pelantikan yang digelar pada Kamis (20/2/2025) di Istana Kepresidenan, Jakarta, dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Pelantikan ini merupakan bagian dari rangkaian acara kenegaraan, di mana sebanyak 417 kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air secara resmi dilantik untuk memulai masa jabatan 2025-2030. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya integritas dan kesungguhan para kepala daerah dalam memajukan daerah masing-masing demi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pimpinan DPRD Makassar, Supratman hadir untuk menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan baru. Kehadirannya juga menjadi penanda eratnya hubungan kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan kemajuan bagi Kota Makassar. Ia turut menyaksikan jalannya pelantikan yang diawali dengan kirab kenegaraan dari Monas menuju Istana Merdeka.

Pada momen tersebut, Supratman tampak berbincang dengan Wakil Wali Kota terpilih, Aliyah Mustika Ilham, dan suaminya yang juga mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Pertemuan ini memperlihatkan keakraban antarpemangku kepentingan sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Supratman menyampaikan optimisme atas kepemimpinan pasangan Munafri-Aliyah. Ia berharap di bawah komando baru ini, pembangunan Kota Makassar akan semakin pesat dan berorientasi pada kepentingan publik. “Sinergi antara eksekutif dan legislatif akan menjadi kunci dalam mewujudkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Dengan dilantiknya pasangan kepala daerah baru, Supratman menegaskan bahwa DPRD Kota Makassar siap memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia juga menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan.