Makassar - Rumahrakyat.news - Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), untuk melakukan rotasi dan promosi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi.

Pria yang akrab disapa Supra ini mengemukakan sejumlah alasan mendasar di balik dukungannya. Salah satu pertimbangan utama adalah masih banyaknya jabatan strategis di Pemkot yang hingga kini hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt), menimbulkan kekosongan kepemimpinan definitif.

“Alasan pertama banyak kekosongan jabatan, banyak Plt, sehingga harus didefinitifkan. Yang kedua, sekarang ini tidak ada kejelasan di masa transisi, ada keraguan dari SKPD untuk bekerja,” ungkap legislator Fraksi Nasdem ini, menyoroti dampak ketidakpastian.

Ia menambahkan, kekhawatiran di kalangan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap status jabatannya berpotensi mengganggu efektivitas kerja. Ketidakpastian mengenai apakah mereka akan dipertahankan atau digantikan membuat sebagian pejabat enggan mengambil keputusan penting, yang pada akhirnya menghambat jalannya program.

“Ini merasa was-was untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak bisa maksimal. Sehingga kami mendukung penuh terkait rencana pelantikan pemerintah kota ini agar pemerintahan ini bisa berjalan maksimal,” tegasnya, menegaskan pentingnya kepastian jabatan.

Lebih lanjut, Supratman menilai bahwa mutasi ini juga mendesak dilakukan untuk memperbaiki kinerja realisasi anggaran sejumlah OPD yang dinilai masih jauh dari target. Data menunjukkan adanya penyerapan anggaran yang lambat di beberapa sektor.

Hasil monitoring dan evaluasi DPRD menunjukkan bahwa serapan anggaran di beberapa OPD, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), masih sangat rendah. Padahal, idealnya menjelang pertengahan tahun anggaran, serapan sudah mencapai 45–50 persen dari total alokasi.

“Misalnya Dinas PU dan di beberapa dinas itu sangat minim sekali. Tapi ini masih ada di bawah 15 persen, sehingga mesti sedikit. Salah satu cara untuk memaksimalkan itu dengan cepat adalah pelantikan definitif,” jelas Supra, menawarkan solusi konkret.

Supra menyebut bahwa pelantikan pejabat secara definitif menjadi salah satu solusi cepat dan efektif untuk meningkatkan performa birokrasi di sisa waktu tahun anggaran yang berjalan. Kehadiran pemimpin definitif diharapkan dapat memacu kinerja.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan mengenai mutasi maupun promosi pejabat sepenuhnya menjadi hak prerogatif wali kota dan wakil wali kota sebagai kepala daerah. DPRD tidak akan mengintervensi keputusan tersebut.

“Itu menjadi hak pemerintah kota terkait pergeseran pejabat. Apalagi ini ada tim transisi yang membantu wali kota menyelesaikan tugas-tugasnya,” tandasnya, mengamini kewenangan eksekutif dalam menata birokrasi. 

Dukungan ini diharapkan dapat memperlancar proses transisi dan optimalisasi pemerintahan di Makassar. (*)