Rumahrakyat.news - Makassar, 23 Januari 2025 — Sebanyak 1.377 peserta didik dari 16 sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Makassar dilaporkan belum tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Isu ini menjadi pokok bahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Makassar bersama Dinas Pendidikan setempat, Kamis (23/1).

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, memberikan apresiasi atas respons cepat dari Dinas Pendidikan dalam menangani persoalan ini. Ia menyebutkan bahwa seluruh data siswa yang belum masuk Dapodik akan dituntaskan dalam waktu dekat.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Dinas Pendidikan. Kami yakin pendataan akan selesai sepenuhnya sebelum akhir Januari,” ujar Ari dalam forum tersebut.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, menjelaskan bahwa persoalan ini muncul akibat kelebihan daya tampung saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024, serta penggunaan sistem input manual di sejumlah sekolah.

“Beberapa sekolah masih melakukan input data secara offline. Kami telah menerima panduan teknis dari Pusdatim Kemendikbud untuk penyesuaian data, dan kini tengah melakukan pemutakhiran manual menggunakan nama, NIK, alamat, dan sekolah asal siswa,” jelas Nielma. Ia memastikan proses akan rampung sebelum awal Februari 2025.

Selain persoalan Dapodik, Ari Ashari juga menyinggung ketimpangan antara jumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Makassar. Saat ini terdapat 315 SD dibandingkan hanya 55 SMP, yang menyebabkan ketidakseimbangan daya tampung siswa.

Ia pun mendorong pemerintah kota agar segera menambah unit sekolah jenjang SMP guna mengakomodasi jumlah lulusan SD setiap tahunnya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan berkomitmen membenahi sistem pendataan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Pemerintah daerah juga didorong untuk memperluas akses pendidikan yang merata dan meningkatkan kualitas sarana serta prasarana di lingkungan sekolah.