Makassar - Rumahrakyat.news - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, memberikan tanggapan terkait pandangan sejumlah fraksi DPRD Kota Makassar terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kini telah memasuki tahap akhir perancangan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa dokumen strategis tersebut segera rampung.
Dalam keterangannya, Andi Zulkifli menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar (Pemkot) sedang menyelesaikan finalisasi dokumen RPJMD. Sebelumnya, Wali Kota telah menyampaikan gambaran umum isi RPJMD kepada DPRD dalam rapat paripurna.
"Ini kan kita sudah masuk di perancangan akhir RPJMD. Dalam tahapan ini, Pak Wali sudah menyampaikan gambaran umum terkait RPJMD yang Insya Allah akan segera diperdakan,” jelas Zulkifli usai Rapat Paripurna Pandangan Fraksi terkait RPJMD pada Kamis, 12 November 2025. Ini menunjukkan progres signifikan dalam penyusunan RPJMD.
Ia menjelaskan, berbagai masukan, saran, dan kritik yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD kini sedang dihimpun. Seluruhnya akan dijawab secara resmi oleh pihak Pemkot dalam waktu dekat.
“Secara umum, memang banyak saran dan pendapat, bahkan ada juga kritik. Kami sedang menyusun jawaban atas masukan-masukan tersebut, dan Insya Allah besok akan kami sampaikan tanggapan resminya,” lanjut Zulkifli, menunjukkan transparansi dan responsivitas Pemkot terhadap masukan legislatif.
Zulkifli juga menegaskan bahwa sebagian besar masukan dari DPRD bersifat teknis. Hal tersebut, kata dia, lebih banyak menyasar pada aspek-aspek rinci dari program-program pendukung RPJMD. Program-program ini dinilai masih memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memastikan implementasinya berjalan optimal.
Zulkifli menilai wajar jika DPRD mengajukan pertanyaan terkait substansi RPJMD. Menurutnya, hal itu justru mencerminkan komitmen legislatif dalam memastikan arah kebijakan pembangunan tepat sasaran dan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.
“Jadi, tidak masalah jika ada pertanyaan seperti itu. Yang jelas, RPJMD ini akan menjadi dasar utama bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)-nya,” tutup Zulkifli, menekankan peran sentral RPJMD sebagai pedoman perencanaan.
Sementara itu, dari sisi legislatif, anggota DPRD dari Fraksi Mulia, Ray Suryadi, menyampaikan harapannya agar masukan fraksinya dipertimbangkan secara serius dalam finalisasi RPJMD. Menurutnya, pandangan fraksi merupakan representasi langsung dari aspirasi masyarakat dari lima daerah pemilihan (Dapil) di Kota Makassar.
“Masukan kami mudah-mudahan bisa menjadi poin penting dalam rancangan kerja pemerintah kota, karena kami membawa aspirasi langsung dari masyarakat,” ujarnya, menegaskan fungsi perwakilan legislatif.
Ray Suryadi juga secara khusus mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Ia mencontohkan penyediaan air bersih yang masih menjadi keluhan utama warga di beberapa wilayah.
“Kami berharap di tahun pertama pelaksanaan RPJMD, pemerintah fokus dulu pada hal-hal prinsip, seperti pemenuhan kebutuhan dasar. Baru kemudian bergerak ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan,” tambahnya, memberikan rekomendasi prioritas program.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan RPJMD ini diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kota Makassar di masa mendatang. (*)
