Makassar - Rumahrakyat.news - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar melontarkan kritik tajam dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi. Fokus utama mereka adalah kinerja BUMD yang mengelola parkir di kota tersebut, yang dinilai tidak maksimal. Menurut juru bicara Fraksi PKS, Andi Hadi Ibrahim Baso, potensi pendapatan dari sektor parkir sejatinya mencapai angka fantastis, namun realisasi yang diterima Pemkot Makassar sangat jauh dari harapan. Kritik ini disampaikan dalam rapat paripurna Ranperda RPJMD 2025-2029 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (16/7/2025).

Andi Hadi Ibrahim Baso menyayangkan kondisi tersebut, mengingat potensi penerimaan dari parkir sangat besar. Ia bahkan memberikan perhitungan asumsi sederhana untuk menunjukkan besarnya potensi yang hilang. "Dalam pandangan Fraksi PKS, dengan asumsi sangat minim saja, potensi pendapatan parkir khususnya tidak kurang senilai Rp766 miliar per tahun," ujarnya. Asumsi ini didasarkan pada setiap kendaraan hanya membayar parkir Rp1.000.

Namun, fakta yang ditemukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menunjukkan angka yang sangat kontras. Pendapatan yang berhasil disetorkan ke Pemkot Makassar melalui dividen hanya sebesar Rp11 miliar. Andi Hadi menyebut angka ini sangat kecil, bahkan tidak mencapai dua persen dari potensi sebenarnya. "Nilai yang sangat rendah bila dibandingkan potensi yang ada," tegasnya, menyoroti kebocoran yang terjadi.

Fraksi PKS juga merekomendasikan pembentukan tim khusus yang bertugas membantu secara intensif peningkatan kinerja BUMD. "Kami rekomendasikan agar dibentuk tim khusus semacam tim kelompok yang akan membantu secara intensif kinerja BUMD," ujar Andi Hadi. Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan yang selama ini menghambat pendapatan daerah.

Kritik lainnya ditujukan pada belum jelasnya upaya Pemkot Makassar dalam menyelesaikan persoalan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang belum cair selama tujuh bulan. Isu ini dinilai krusial, mengingat sebagian besar kendaraan yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi berasal dari Kota Makassar.

Menurut Andi Hadi, jumlah kendaraan di Kota Makassar mencapai 38,26% dari total kendaraan di Sulsel, atau sekitar 1,7 juta unit. Kondisi ini seharusnya menjadi dasar kuat bagi Pemkot untuk menagih dana bagi hasil yang belum dicairkan. Namun, PKS menilai belum ada langkah signifikan dari pemerintah kota dalam menindaklanjuti persoalan ini.

Meskipun melayangkan kritik, Fraksi PKS juga menyampaikan apresiasi terhadap respons positif Wali Kota Makassar atas berbagai masukan yang telah disampaikan sebelumnya. "Fraksi PKS mengapresiasi tanggapan dan respon baik dari Bapak Wali Kota Makassar atas berbagai catatan kami," ujar Andi Hadi.

Catatan yang diapresiasi tersebut mencakup langkah pembenahan internal, peningkatan layanan yang mengarah ke inovasi transaksi digital, pengelolaan sampah di TPA Antang, hingga upaya penyelesaian pembangunan stadion. Selain itu, Fraksi PKS juga memuji komitmen Pemkot dalam pemberantasan judi online yang meresahkan masyarakat.

Pada akhir pernyataannya, Andi Hadi menekankan bahwa masukan-masukan ini disampaikan demi perbaikan tata kelola pemerintahan Kota Makassar secara keseluruhan. PKS berharap kritik konstruktif ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah kota untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Masukan dan kritik dari Fraksi PKS ini menjadi cerminan dari peran DPRD sebagai pengawas kinerja eksekutif. Dengan adanya kontrol seperti ini, diharapkan pemerintah dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan serta tata kelola keuangan daerah. Fraksi PKS percaya, melalui kolaborasi dan evaluasi yang intens, potensi Kota Makassar dapat dioptimalkan. (*)