Makassar - Rumahrakyat.news - Sejumlah fraksi di DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan anggaran pembangunan dalam Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat resmi ini diadakan pada Selasa, 1 Juli 2025, dengan agenda mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD 2024.

Sorotan utama dari para legislator ini berpusat pada efektivitas penyerapan dana yang telah dialokasikan untuk berbagai proyek pembangunan di Makassar. Data hasil monitoring dan evaluasi (monev) terbaru mengindikasikan bahwa realisasi anggaran masih di bawah target yang diharapkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mengakui adanya kondisi serapan anggaran yang masih rendah. Namun, ia memberikan klarifikasi bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh penahanan dana.

Supratman menegaskan bahwa angka serapan yang tampak rendah justru merupakan hasil dari efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar. "Ini bukan menahan anggaran, tapi efisiensi anggaran ini cukup menarik karena banyak anggaran yang harusnya hanya terbuang percuma itu lebih efektif penempatannya," jelasnya.

Menurut Supratman, setelah pelantikan sejumlah pejabat baru dan penerapan skema kerja yang baru oleh Wali Kota, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam pelaksanaan program. "Tapi kan setelah pelantikan skema baru yang dilakukan Pak Wali Kota pasti sudah mulai banyak yang berjalan," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini "mesin pemerintahan" Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dinilai sudah berfungsi lebih baik. Pelantikan puluhan pejabat baru baru-baru ini diharapkan mampu mempercepat kinerja birokrasi dan eksekusi program.

Dengan kondisi internal pemerintahan yang semakin solid, Supratman berharap realisasi anggaran pembangunan dapat ditingkatkan secara drastis pada sisa tahun ini. Fokusnya adalah memastikan proyek-proyek penting dapat diselesaikan sesuai jadwal.

"Nah ini kan mulai panas mesinnya Pak Wali Kota dan masih ada waktu. Makanya kemungkinan besar kita lakukan perubahan lebih cepat," kata legislator dari Partai NasDem Kota Makassar itu.

Percepatan perubahan anggaran menjadi krusial untuk memastikan waktu pelaksanaan kegiatan yang cukup panjang. Supratman menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam proses ini.

"Kalau sudah memenuhi unsur peraturannya kita lakukan perubahan secepatnya supaya rentang waktu yang kita punya cukup panjang untuk melakukan kegiatan-kegiatan," pungkas Supratman, menegaskan komitmen DPRD untuk mendukung percepatan pembangunan. (*)