Makassar - Rumahrakyat.news - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah), secara resmi melakukan perombakan kabinet pemerintahan dengan melantik sejumlah pejabat baru di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar. Sebanyak 46 pejabat struktural dilantik, terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), pejabat administrator (Eselon III), pejabat pengawasan (Eselon IV), dan pejabat fungsional.

Langkah ini merupakan upaya penyegaran birokrasi sekaligus penegasan arah kerja ke depan agar lebih cepat, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Perombakan ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan bentuk komitmen Munafri-Aliyah dalam membangun pemerintahan yang kolaboratif dan responsif terhadap berbagai tantangan kota.

Dengan tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang masih menumpuk, para pejabat baru diminta untuk langsung tancap gas, bekerja secara kolektif, dan menunjukkan kinerja sejak hari pertama mereka menjabat. Mereka diharapkan menjadi motor penggerak percepatan pembangunan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah bagian dari dinamika normal dalam sistem pemerintahan yang modern. Hal ini diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi.

“Pelantikan ini adalah sebuah proses yang berjalan dalam lingkup sebuah pemerintahan. Bolak-balik antara satu posisi dengan yang lainnya adalah hal yang sangat umum,” jelas Munafri, usai melantik pejabat baru di Kantor Balai Kota Makassar pada Senin, 16 Juni 2025.

Pada prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini, turut hadir sejumlah tokoh penting. Di antaranya adalah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, serta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Lebih lanjut, politisi Golkar itu menyebutkan bahwa proses pelantikan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif serta kebutuhan organisasi yang mendesak. Ia menekankan bahwa penempatan pejabat bukan karena faktor kedekatan personal, keluarga, maupun kesamaan latar belakang tertentu.

“Apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah proses bersama yang bisa meningkatkan dan membawa kita pada pencapaian target pembangunan yang lebih cepat,” tegas Munafri, menegaskan prinsip meritokrasi.

Munafri juga menyinggung masa awal kepemimpinannya, di mana selama empat bulan terakhir telah dilakukan proses pengamatan dan evaluasi yang mendalam di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memahami dinamika dan kebutuhan masing-masing unit kerja.

Ia menyebutkan, setiap era pemerintahan memang memiliki sistem dan strategi yang berbeda, namun esensi pembangunan tetaplah berkelanjutan. Perubahan yang dilakukan adalah bagian dari upaya penyempurnaan.

“Pembangunan ini adalah proses berkelanjutan. Bukan meninggalkan yang lama, tetapi melanjutkan dan menyempurnakan. Pergeseran ini adalah cara memaksimalkan kinerja,” tutur Ketua IKA FH Unhas itu, menjelaskan filosofi di balik perombakan.

Dia menegaskan, dengan semangat membangun tim manajemen pemerintahan yang kuat dan saling mendukung, Munafri berharap Pemerintah Kota Makassar mampu bergerak lebih cepat dan tepat dalam mencapai target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi lintas SKPD tanpa adanya ego sektoral. Ia mengingatkan bahwa tidak ada organisasi perangkat daerah yang bisa bekerja sendirian tanpa dukungan satu sama lain. Sinergi adalah kunci.

“Di pemerintah kota ini tidak boleh dibangun ego sektoral, tidak boleh ada SKPD eksklusif. Semua harus saling supportuntuk hasil yang berdampak bagi masyarakat,” ujarnya, mengukuhkan budaya kerja sama.

Ia kemudian menekankan sejumlah tantangan prioritas yang harus segera direspon cepat oleh SKPD terkait. Contohnya adalah penerimaan siswa baru di sektor pendidikan, penanganan isu sosial yang kompleks melalui Dinas Sosial, dan berbagai program krusial lainnya yang berdampak langsung pada masyarakat.

Munafri juga menanggapi dinamika publik mengenai susunan “kabinet” baru yang sempat beredar di masyarakat dalam beberapa hari terakhir, yang memicu spekulasi.

“Beberapa hari yang lalu beredar berbagai macam susunan kabinet. Tapi tidak semua yang ada di dalam list itu bisa terlantik. Ini adalah proses gerbong yang akan terus bergerak dengan cepat dan kuat,” katanya, memberikan klarifikasi atas isu tersebut.

Dalam kesempatan ini, Appi juga memberi semangat kepada seluruh ASN yang baru dilantik maupun yang tidak mendapat posisi baru. Menurutnya, perjalanan karier adalah sebuah proses yang tak selalu instan, namun harus dijalani dengan komitmen dan profesionalisme tinggi.

“Saya tahu ada yang sering sekali dilantik, ada juga yang baru merasakan jabatan setelah tujuh tahun. Tapi ini adalah proses. Tidak ada suka atau tidak suka, yang ada adalah kompetensi,” ungkapnya, memberikan motivasi kepada seluruh ASN.

Terakhir, Munafri menegaskan bahwa tidak ada intervensi dalam proses mutasi dan rotasi ini. Semua murni berdasarkan penilaian objektif, kinerja, dan kebutuhan organisasi pemerintahan yang mendesak.

“Saya sangat menghargai kecerdasan dan inovasi. Jabatan tidak diberikan karena hubungan keluarga, pertemanan, atau latar belakang agama. Ini soal kapabilitas dan kompetensi,” pungkasnya, menegaskan prinsip keadilan dan profesionalisme dalam penempatan jabatan. (*)